HUTAMA KARYA REHABILITASI DUA GEDUNG DPRD, DUKUNG KINERJA LEGISLATIF DAERAH
MAKASSAR – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) akan memulai rehabilitasi dua bangunan simbol demokrasi daerah di Sulawesi Selatan setelah menandatangani kontrak pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar pada Kamis (11/12), di Makassar. Penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Anugrah dan Executive Vice President (EVP) Divisi Gedung Hutama Karya, Nyoman Endi Mahendra, serta disaksikan Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Selatan Baskoro Elmiawan, Kepala Satuan Kerja M. Yamin, dan Sekretaris Dewan DPRD Provinsi M Jabir, Direktur Operasi II Hutama Karya Gunadi. Melalui penugasan ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmen mempercepat pemulihan infrastruktur gedung negara di daerah yang terdampak dinamika sosial.
Kepala Balai PBPK Sulawesi Selatan, Baskoro Elmiawan menekankan bahwa rehabilitasi kedua proyek ini merupakan langkah penting untuk menjamin kelancaran fungsi lembaga perwakilan rakyat. Gedung DPRD adalah salah satu simbol utama demokrasi daerah, karena di sinilah berbagai keputusan penting bagi masyarakat. “Kami berharap proyek rehabilitasi ini dapat segera memasuki tahap pelaksanaan setelah seluruh persiapan teknis dan administrasi selesai, sehingga aktivitas dewan dan pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan optimal dalam lingkungan yang aman dan nyaman,” kata Baskoro.
Arsitektur, Tata Ruang, dan Fungsi
Lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi direncanakan mencakup pembenahan menyeluruh terhadap elemen arsitektur, mulai dari lantai, plafon, dinding, kusen, atap, hingga fasad bangunan. Penataan kembali ruang dalam diarahkan agar hubungan antar-ruang kerja, ruang fraksi, ruang rapat, dan area publik menjadi lebih efisien dan mudah diakses. Ruang rapat utama dan ruang komisi direncanakan berkapasitas lebih besar dan lebih fleksibel, sehingga dapat menampung rapat kerja maupun dengar pendapat dengan berbagai kelompok masyarakat.
Pada kompleks DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Gedung Utama empat lantai dan gedung tower sepuluh lantai menjadi pusat aktivitas legislasi, didukung bangunan penunjang seperti gedung aspirasi, kantin, gudang listrik, dan pos jaga. Di Makassar, penataan difokuskan untuk mengembalikan fungsi gedung DPRD kota sebagai titik temu antara pemerintah kota dan warga, dengan perhatian pada alur sirkulasi pengunjung, pemisahan zona publik dan area kerja, serta kualitas ruang layanan. Setelah rampung, kedua kompleks ini diharapkan menjadi lingkungan kerja legislatif yang lebih tertata, ramah bagi publik, dan adaptif terhadap kebutuhan pertemuan dan konsultasi.
Hutama Karya merencanakan pemanfaatan teknologi Building Information Modelling (BIM) dalam perencanaan detail dan koordinasi konstruksi. Pemodelan digital ini memungkinkan identifikasi potensi benturan antarpekerjaan struktur, arsitektur, dan mekanikal-elektrikal secara lebih dini, sehingga risiko kesalahan di lapangan dapat ditekan. Selain itu, teknologi pemindaian seperti Light Detection and Ranging (LiDAR) akan digunakan untuk memutakhirkan data kondisi eksisting bangunan, terutama pada titik-titik yang mengalami kerusakan, sehingga intervensi perbaikan dapat dirancang lebih tepat.
Di sisi keselamatan, Hutama Karya menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan sistem pemantauan internal HK Shield untuk memastikan pekerjaan di lapangan mengikuti standar keamanan yang ketat. Pendekatan ini meliputi pengelolaan risiko kecelakaan kerja, pengawasan akses ke area konstruksi, hingga penerapan prosedur tanggap darurat. Pada tahap operasional nantinya, peningkatan sistem keamanan gedung, termasuk proteksi kebakaran dan pengawasan area, diharapkan membuat kompleks DPRD lebih siap menghadapi dinamika kegiatan publik.
Luasan dan Lingkup Pekerjaan
Secara keseluruhan, proyek ini mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah bangunan dalam kompleks DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar dengan total luas lantai mencapai puluhan ribu meter persegi. Di kompleks provinsi, Gedung Utama empat lantai memiliki luas kurang lebih 6.700 meter persegi, sementara gedung tower sepuluh lantai ditambah beberapa bangunan penunjang dengan luasan lebih kecil seperti gedung aspirasi, kantin, dan fasilitas pendukung operasional lainnya.
Pekerjaan yang direncanakan meliputi tahap persiapan, penyusunan Detail Engineering Design (DED) lanjutan, pekerjaan arsitektur, Mekanikal-Elektrikal dan Plumbing (MEP), sistem tata udara, fire alarm, sound system, hingga special lighting. Dengan lingkup tersebut, pemulihan tidak hanya menyentuh aspek estetika, tetapi juga menyeluruh pada sistem utilitas yang menjadi tulang punggung kenyamanan dan keselamatan pengguna gedung.
Pada kesempatan terpisah, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyampaikan bahwa penugasan ini menjadi amanah penting dalam mendukung pemulihan layanan publik dan fungsi demokrasi di daerah. Rehabilitasi kompleks DPRD ini diarahkan untuk menghadirkan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman bagi wakil rakyat serta masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
“Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk mengerjakan pembangunan proyek ini. Hutama Karya akan memastikan bahwa pengerjaan akan dilakukan dengan standar kualitas dan mutu terbaik, serta tepat waktu. Untuk itu, mohon dukungan penuh dari seluruh pihak agar proyek pembangunan fasilitas publik yang sangat penting ini dapat berjalan lancar.” tutup Mardiansyah.