JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) resmi menandatangani kontrak Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan – Pulau Laut pada Senin (22/12) di Ruang Serbaguna Gedung Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat konektivitas wilayah dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Penandatanganan kontrak ini menjadi tonggak penting dalam menghadirkan akses darat yang andal, aman, dan berkelanjutan antara Pulau Kalimantan dan Pulau Laut.

Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Rizky Agung, EVP Divisi Sipil Umum Hutama Karya, bersama mitra Kerja Sama Operasi (KSO) lainnya. Turut hadir Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Bupati Tanah Bambu Andi Rudi Latif, Bupati Kotabaru Muhammad Rusli, Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar, serta jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, serta Direktur Operasi I Hutama Karya Agung Fajarwanto dan pimpinan BUMN Karya.

“Penandatanganan kontrak dan nota kesepakatan pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut menjadi landasan dimulainya tahapan konstruksi infrastruktur strategis di Kalimantan Selatan. Kesepakatan ini memperkuat kolaborasi lintas instansi dalam pembangunan jembatan, pengembangan koridor Lintas Tengah Pulau Laut, serta penataan dan penyempurnaan jalur Banjarbaru–Tanah Bumbu agar lebih aman, lancar, dan sesuai standar, sehingga pelaksanaan konstruksi dapat berjalan secara profesional dan akuntabel.” ujar Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar.

Proyek Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan – Pulau Laut dirancang sebagai infrastruktur kunci yang akan menghubungkan Kalimantan dengan Pulau Laut. Infrastruktur ini akan menjadi penghubung darat utama yang melengkapi sistem transportasi eksisting di wilayah tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Hutama Karya dipercaya sebagai pemimpin konsorsium dalam skema kerja sama operasi (KSO) pada proyek yang dipercayakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, hal ini mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap kapabilitas Hutama Karya dalam mengelola proyek infrastruktur strategis berskala besar.

Secara teknis, proyek ini memiliki total panjang jembatan lebih dari 1.000 meter, yang terdiri dari bentang utama sepanjang sekitar 500 meter dengan struktur jembatan cable stayed, serta bentang pendekat sepanjang lebih dari 500 meter. Struktur utama dilengkapi dua pylon setinggi kurang lebih 100 meter, serta menggunakan beton mutu tinggi. Dalam pelaksanaannya, proyek ini juga menerapkan teknologi Building Information Modeling (BIM) guna meningkatkan efisiensi perencanaan dan pengendalian konstruksi serta keselamatan pekerjaan proyek. 

Dalam kesempatan terpisah, Mardiansyah, Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, menyampaikan, “Penandatanganan kontrak ini menjadi tahapan penting bagi Hutama Karya yang juga sebagai champion di bidang Jalan dan Jembatan untuk segera memulai pelaksanaan proyek secara terukur dan profesional, dengan mengedepankan ketepatan mutu, waktu, serta aspek keselamatan kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan – Pulau Laut akan memberikan manfaat strategis bagi masyarakat di wilayah tersebut, mulai dari peningkatan kelancaran mobilitas dan distribusi logistik, perluasan akses layanan publik, hingga penguatan aktivitas ekonomi. Kehadiran jembatan ini juga diharapkan mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru serta meningkatkan daya tarik investasi.

“Melalui proyek ini, Hutama Karya berkomitmen menghadirkan infrastruktur yang berperan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, memperkuat keterhubungan antarwilayah, serta mendukung pemerataan pembangunan nasional,” tutup Mardiansyah.